Berita

RAPAT KOORDINASI BIDANG PPSKP KANWIL BPN PRO. JATENG

28 April 2013 | 08:57 - Kantor Wilayah Jawa Tengah  -  Liputan Admin

Kantor Wilayah Jawa Tengah

  EMAIL     PRINT


Rapat Koordinasi Terkait Target Kegiatan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013
Rapat Koordinasi Target Kegiatan Bidang Ppskp Bpn Jateng Slideshow: Kanwil’s trip to Semarang was created with TripAdvisor TripWow!

Kamis (25 April 2013), bertempat di ruang Mediasi lantai II Bidang PPSK Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait rtarget kegiatan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013. Peserta rapat diikuti oleh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara beserta salah satu Kasubsinya se-Jawa Tengah.

Dalam Sambutanya Kakanwil menyampaikan bahwa Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara masuk dalam Program Strategis untuk itu harus didukung dan proaktif dalam penyelesaian target dan realisasi untuk bulan Juni 40 %, Seksi SKP mempunyai tugas yang sangat mulia dan bernilai ibadah apabila dilaksanakan dengan ikhlas karena tugas SKP mencari kebenaran dan meluruskan yang salah, tapi juga bisa membuat rekan-rekan SKP menjadi orang bersalah karena kalau tidak hati-hati. Dalam melaksanakan Tupoksinya Seksi SKP harus memperhatikan  rambu-rambu yang ada yaitu jangan melihat para pihat yang berpekara tetapi lihat nilai kebenarannya apapun permasalahannya.   Permasalahan itu timbul karena warisan atau kesalahan dari pendahulu kita, tidak cermat, alat bukti tidak valid, warkah tidak terpelihara dengan baik dan ada permainan antar pihah baik pemohon maupun Instansi lain.

Untuk mengatasi permasalahan yang masuk perlu diperhatikan ruang mediasi yang memadai de ngan dilengkapi sarana dan prasarana. Lambang –lambang keadilan., peta tematik permasalahan, koordinasi dengan Kasi yang lain agar tidak tumpang tindih sehingga data valid dan lengkap, diamankan buku tanah dan warkah oleh Seksi SKP dan setiap perbuatan hukum harus mendapat Nota Dinas/Telaah dari Seksi SKP.

Acara diakhiri dengan penyampaian laporan masing-masing Kantor Pertanahan dan tanya jawab.